‘Aktivis Sosial Sebut ‘Gubernur Riau Dianggap Tak Serius Tangani Covid19’

PEKANNBARU, Radarandalasnews.com. – Persoalan Covid19 telah merenggut berbagai aspek kehidupan ditengah masyarakat yang tadinya hanya masalah kesehatan kini telah mempengaruhi aktivitas Sosial maupun Ekonomi. Pegiat media sosial sekaligus aktivis Sosial Jhonny mengkritisisi Gubernur yang dinilai tak serius tangani penyebaran Covid19 di Riau.

Gubernur Riau dianggap gagal melaksanakan tugas dan fungsi Eksekutif nya dalam upaya penanganan covid19. Menurutnya langkah kebijakan yang di turunkan belum dapat mempengaruhi perubahan atas situasi pandemi covid19 secara menyeluruh. Pasalnya sejauh ini penerapan PSBB hingga pemberlakuan PPKM Mikro di Riau masih belum menurunkan aktivitas Covid19 dari Efektivitas langkah penanganannya. disampaikannya melalui keterangan pers pada kamis,12/8/2021.

‘Kita melihat sejauh ini penerapan model penanganan tidak berorientasi pada hasil, diragukan kedepan akan memberikan potensi Sosial Disorders karena penanganan yang berlarut-larut kurang serius. disatu sisi juga pengalokasian anggaran yang terkesan tidak jelas tujuan nya’

Cetus yang biasa di sapa akrab Jhonny ini menuturkan keluh dan kesah yang didengarnya di tengah masyarakat yang menjadi landasannya mengkritisi pemerintah dalam penanganan covid19 yang kurang serius ini.

Pemerintah Provinsi Riau harus berangkat dari masalah kecil yang harus di dicerna dengan mengukurnya dari perpekstif di tengah masyarakat. Pada realisasi kebijakan yang di turunkan juga harus menyasar pada masyarakat arus bawah. Jangan sampai kebijakan yang di turunkan malah jadi memperburuk situasi ditengah sebagian masyarakat sedang serius membatasi aktivitasnya sebagai upaya pencegahan penularan covid19.

menurut jhonny, Gubernur Riau adalah wakil pemerintah pusat di daerah dan bertanggug jawab atas kebijakan yang di adopsi serta turunan nya. Telah di atur di dalam PP Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 1,huruf (a) yang berisi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah kabupaten/kota.

Kembali jhonny mengkritisi, jika kebijakan dalam penanganan tak mampu memberikan akselerasi dan memberikan dampak yang produktif di tengah masyarakat itu akan sia-sia. Tandasnya

****

73 Kali Dibaca :

Related posts

Leave a Comment